Menyalip di Tikungan Monas

Edisi: 20/35 / Tanggal : 2006-07-16 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Widyanto, Untung , ,

BPN melakukan sapu bersih urusan pertanahan. Pemerintah daerah menyiapkan gugatan hukum.

BAU cat menyebar di gedung Badan Pertanahan Nasional (BPN), kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah ruangan disekat-sekat untuk pejabat baru, yang beberapa waktu lalu dilantik Kepala BPN Joyo Winoto. "Struktur BPN mekar dan menggelembung," ujar seorang pegawai BPN, Rabu pekan lalu.

Memang, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, terjadi perubahan besar-besaran di lembaga ini. Di jajaran pimpinan, misalnya, ada penambahan pejabat eselon satu, yaitu deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Pada struktur lama, deputi yang mengurusi soal penanganan sengketa itu tidak ada. Posisi-posisi baru juga ada di eselon dua, seperti Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang dijabat Gunanegara. Sebelumnya, posisi ini berada di level eselon tiga dengan nama Kepala Subdirektorat Penyuluhan Hukum dan Pertanahan.

Namun, perubahan yang paling mendasar adalah pada posisi dan kewenangan BPN yang lebih besar. Pada Pasal 1 dijelaskan BPN merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Posisi itu melebihi kewenangan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Pada aturan ini, BPN dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, antara lain, dalam hal perumusan kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang timbul.

Hal lain yang menimbulkan protes kepala daerah adalah kewenangan BPN dalam urusan pertanahan. Pada Pasal 2 Peraturan Presiden…

Keywords: -

---

Foto Terkait