Surat Panas Mahkamah Konstitusi

Edisi: 34/34 / Tanggal : 2005-10-23 / Halaman : 40 / Rubrik : NAS / Penulis : Abidien, Zed , Damayanti, Rengga , Ulfah, Maria

SEPUCUK surat dilayangkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, MK mempertanyakan mengapa peraturan presiden tentang kenaikan harga bahan bakar minyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. ”Kenapa bukan pada revisi MK atas dasar Undang-Undang Migas yang telah dilakukan putusan judicial review pada tanggal 21 Desember 2004 lalu,” tulis Jimly Asshiddiqie.

Surat MK yang dikirim pada 6 Oktober lalu itu, yang ditembuskan kepada enam lembaga tinggi termasuk ke Ketua DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), langsung membuat heboh. Sejumlah tokoh memberi reaksi terhadap surat itu dengan berbagai penafsiran. Ketua DPR Agung Laksono, misalnya, meminta agar surat MK tidak masuk ke wilayah politik. ”Saya ingatkan agar Ketua MK tidak memasuki wilayah politik,” kata Agung.

Reaksi yang lebih keras datang dari Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan bahwa MK tidak berwenang mengingatkan atau menegur pemerintah. Menurut Yusril, jika ada putusan MK yang dilanggar pemerintah, yang berwenang mengingatkannya adalah DPR. ”Sebagai ustad, boleh bicara begitu (mengingatkan presiden). Tetapi, sebagai Ketua MK, dia (Jimly) tidak dapat mengingatkan presiden bahwa presiden salah,” kata Yusril.

Menghadapi deraan kritik itu, Jimly Asshiddiqie bergeming. Surat yang dikirimkan itu dianggapnya bersifat informatif dan tidak mencampuri urusan…

Keywords: -

---

Foto Terkait