Polemik Aturan Kekerasan Seksual

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-11-13 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

Polemik Aturan Kekerasan Seksual
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nadiem menyatakan selama ini belum ada peraturan penanganan kekerasan seksual di kampus. “Aturan ini untuk mengisi kekosongan hukum,” katanya, Jumat, 12 November lalu.
Banyak kalangan menyampaikan dukungan terhadap aturan tersebut. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Andy Yentriyani menilai aturan itu penting untuk membebaskan kampus dari perundungan seksual. Apalagi kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, terus meningkat, termasuk di lembaga pendidikan.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual juga menilai Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 itu bisa melindungi dan membantu pemulihan korban. “Peraturan ini menjadi dasar dan acuan bagi sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi,” ucap juru bicara Koalisi, Annisa Nurul Hidayah.
Namun Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sejahtera meminta aturan itu dicabut. Mereka menilai aturan itu bisa melegalkan seks bebas karena sanksi hanya berlaku ketika terjadi kekerasan tanpa persetujuan korban.
Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Adam Jerusalem mengatakan kekerasan seksual terdiri atas paksaan dan juga suka sama suka. “Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai agama dan…

Keywords: Muhammadiyah, Partai Demokrat | PD, Nadiem Anwar Makarim, Edhy Prabowo, Sirkuit Mandalika | KEK Mandalika, 

---

Foto Terkait