Rivalitas Abadi Tentara-Polisi

Edisi: 13/47 / Tanggal : 2018-05-27 / Halaman : 54 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : TIM LAPSUS, ,

ULTIMATUM itu disampaikan Presiden Joko Widodo sehari setelah peristiwa tearor bom tiga gereja di Surabaya. Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Kalau Juni belum selesai, saya akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang," ujar Jokowi.

Menurut anggota panitia kerja RUU Antiterorisme, Arsul Sani, pembahasan revisi aturan tersebut sebenarnya tinggal menyisakan definisi terorisme. "Perkara definisi ini sempat membuat rapat macet pada April lalu," ucap Arsul, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam rapat 17 April 2018, panitia kerja memberi catatan khusus pada definisi terorisme. Menurut dokumen risalah rapat itu, terorisme dimaknai sebagai tindakan kekerasan dengan tujuan membuat teror yang merusak obyek vital, lingkungan hidup, dan fasilitas publik.

Seorang legislator yang ikut menjadi panitia kerja RUU ini menceritakan, ada beberapa anggota Dewan yang tak sepakat dengan definisi tersebut. Mereka ingin membubuhkan frasa "membahayakan keamanan negara" dalam rumusan definisi terorisme. "Frasa itu adalah pintu masuk tentara dalam menangani terorisme," katanya.

Salah satu politikus mengaku pernah dilobi polisi agar frasa "membahayakan keamanan negara" tak masuk definisi terorisme yang baru. "Mereka menghendaki definisi yang tawar," ujar anggota Komisi Hukum ini.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan tentara harus dilibatkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait