Siapakah yang paling diuntungkan seandainya terjadi impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pertanyaan ini menjadi relevan dalam konteks ribut-ribut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini. Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat jelas dan mudah: Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Sesuai dengan aturan konstitusional kita yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UUD 1945, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam rentang tujuh tahun terakhir (1998-2005), sudah dua orang wakil presiden yang menjadi presiden: B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang berhenti (1998) dan Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan (2001). Dua pengalaman luar biasa dalam sejarah ketatanegaraan kita itu bisa dipastikan belum akan terhapus dalam memori kolektif politikus kita. Sekarang, bila terjadi pemakzulan terhadap Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menggantikan. Atas mandat yang diberikan, Kalla bisa melakukan reshuffle kabinet. Akan semakin banyak orang Partai Golkar yang dapat direkrut ke kabinet.