Ombudsman Republik Indonesia mempermasalahkan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam program bantuan produksi pangan di Kementerian Pertanian. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan ada dugaan maladministrasi di sana. Alasannya, program yang dimulai sejak 2015 itu tidak didukung regulasi yang patut, hanya berdasarkan nota kesepahaman (MoU). Padahal, "Undang-Undang TNI mensyaratkan perlu ada keputusan politik presiden. Namun hingga saat ini SK Presiden belum diterbitkan," katanya kepada Tempo, pekan lalu. Selain itu, pelibatan TNI dalam program tersebut tidak sesuai dengan peran dan fungsi tentara sebagai penjaga keamanan utama negara dalam menghadapi serangan musuh dari luar. Sebab, tentara dilibatkan dari penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pencetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, hingga penyerapan produksi. Padahal, kata Ahmad, tentara tidak memiliki kompetensi di bidang itu.

Keywords :
TNI , Pertanian ,