Bersamaan dengan finalisasi draf tersebut, protes justru menggema di mana-mana. Sejumlah lembaga pegiat demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan hidup bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka menilai penyusunan RUU "Cilaka"—begitu mereka menyingkat Cipta Lapangan Kerja—bermasalah secara prosedur lantaran tak melibatkan partisipasi publik.