UPAYA Indocement Tunggal Prakarsa lolos dari perangkap utang menghadapi batu sandungan yang keras. Restrukturisasi utang yang direncanakan manajemen Indocement dan sudah disetujui 97 persen kreditornya sampai sekarang belum juga mendapatkan pengesahan dari pemegang sahamnya. Dua kali rapat umum luar biasa pemegang saham (RULBPS) yang dilaksanakan Rabu dan Jumat pekan lalu gagal mencapai kuorum, sehingga rapat tak bisa dilanjutkan. "Pemegang saham yang hadir cuma 46 persen," kata Ria Sjahroni, Sekretaris Korporasi Indocement. Rapat gagal dilangsungkan terutama karena absennya dua pemegang saham Indocement: pemerintah, yang diwakili Kantor Pembinaan BUMN, dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Di Indocement, pemerintah mempunyai 27,73 persen saham sedangkan BPPN memegang 17,42 persen saham yang berasal dari keluarga Salim (13 persen) dan Sudwikatmono (4,42 persen). Menurut Ria, pemerintah tidak datang gara-gara posisi Kantor Pembinaan BUMN yang masih belum jelas, menyusul dilikuidasinya Kantor Menteri Negara Penanaman Modal/Pembinaan BUMN akhir Agustus lalu. Benarkah?