POLEMIK pro-kontra pemberian grasi kepada Meirika Franola alias Ola bisa terus bergulir—sampai semua orang bosan sendiri—karena ada yang belum jelas. Grasi adalah hak prerogatif Presiden, yang ini sudah jelas. Presiden dalam memutuskan grasi bisa meminta pertimbangan Mahkamah Agung dan instansi lain, itu pun jelas. Dalam hal mempertimbangkan grasi untuk Ola, Mahkamah Agung menyatakan ketidaksetujuannya, juga masalahnya jelas. Yang tak jelas, pertimbangan dari mana yang dipakai Presiden dalam memberikan grasi kepada Ola. Jika itu dianggap rahasia, dan toh Presiden mau memikul tanggung jawab penuh, boleh dikesampingkan. Tapi yang satu ini seharusnya jelas dan transparan ke khalayak: pertimbangan itu menyangkut perilaku si pemohon grasi ataukah kebijakan baru Presiden menyangkut hukuman mati yang dianggap melanggar konstitusi?