Perubahan politik di negeri yang katanya berada di bawah bendera dan panji demokrasi itu tak sesuai dengan janji. Kepentingan rakyat, yang sejatinya pemegang kedaulatan, malah berangsur terpinggirkan. Mereka terposisikan semakin tidak berhak diprioritaskan dalam setiap pengambilan kebijakan. Pemotongan subsidi hingga penggusuran pemukiman rakyat miskin adalah pola-pola kebijakan umum pemerintah yang kerap kita saksikan belakangan ini. Pranata hukum juga kian buruk kinerjanya karena pejabat yang korup lepas dari jerat pengadilan. Ini masih ditambah soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang makin susah diusut. Belum lagi tentang kredibilitas sektor swasta yang tidak terlalu mengagumkan, bahkan beberapa layanan publik malah diserahkan ke mereka. Atau tentang para aktivis prodemokrasi yang mengomersialkan program demokrasi karena terjatuh dalam pelukan lembaga-lembaga donor. Pendeknya, hukum makin menjauh dari prinsip keadilan dan demokrasi. Itulah beberapa pemikiran atau lebih tepatnya kegeraman dan kekecewaan Eko Prasetyo yang tertuang dalam Demokrasi Tidak untuk Rakyat yang merupakan buku seri dilarang miskin yang ditulis Eko. Buku-buku lainnya adalah Orang Miskin Dilarang Sekolah, Orang Miskin Dilarang Sakit, dan rencananya menyusul buku Orang Kaya Dilarang Bekerja.