KEAJAIBAN ekonomi Korea Selatan mulai luntur. Rabu pekan silam, 100 ribu mahasiswa, buruh, dan pembangkang politik berdemonstrasi. Mereka menuntut "diktator Roh Tae Woo dan partai koalisinya, Partai Liberal Demokrasi (DLP), turun panggung". Huru-hara tak tercegah lagi. Selain di Seoul, kerusuhan juga terjadi di 16 kota lainnya. Pemerintah langsung mengeluarkan tekad untuk membendung setiap kekerasan dan keributan serupa di masa depan. Mahasiswa dan buruh membalas dengan tekad untuk bergerak terus. Sebagai buntutnya, 2.000 orang ditahan -- sebagian besar dilepaskan kembali dengan peringatan keras. Seratus lima puluh orang luka parah, 100 di antaranya polisi. Awalnya adalah ketakpuasan umum terhadap Presiden Roh Tae Woo. Juga keadaan ekonomi Korea yang makin mengkhawatirkan. Ini baru, biasanya protes umum di Korea Selatan selalu berkisar pada masalah politik: hak-hak asasi, anti-kediktatoran, dan demokratisasi. Seorang analis politik Korea mengatakan, rakyat banyak sangat geram dengan makin dowernya kesenjangan sosial. Tanah dan pembangunan rumah praktis dikuasai oleh para pengusaha real estate dengan taktik mengulur harga. Akibatnya, lebih dari 75% rakyat yang mengaku sebagai kelas menengah tak memiliki rumah sendiri. Sementara itu, yang miskin tak kuasa membayar sewa.