Dalam KTT Tsunami, 6 Januari lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia setidaknya membutuhkan dana US$ 1,5-2 miliar atau sekitar Rp 13,5-18 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara pasca bencana tsunami. Ini tentu tugas yang berat karena saat ini pemerintah menghadapi keleluasaan anggaran yang sangat minim, bahkan hampir tidak ada, karena adanya kewajiban pemerintah membayar cicilan utang dan bunga utang untuk tahun anggaran 2005 yang besar. Pada 2005 ini Indonesia menganggarkan pembayaran utang luar negeri US$ 7,99 miliar atau sekitar Rp 71,9 triliun. Utang ini terdiri atas pembayaran cicilan pokok Rp 46,8 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 25,1 triliun. Jumlah total pembayaran utang ini tentu saja jumlah besar dan menjadi penghambat pemerintah untuk melakukan investasi dan penyediaan barang-barang publik. Sebagai perbandingan, jumlah Rp 71,9 triliun tersebut kira-kira 2,8 kali dari pengeluaran pemerintah pusat untuk sektor pendidikan, 10,6 kali pengeluaran untuk sektor kesehatan, 32,7 kali pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas umum, 119,8 kali pengeluaran sektor tenaga kerja, serta 27,7 kali pengeluaran untuk lingkungan hidup.