JAKARTA -- Pelaksanaan Ujian Nasional dikhawatirkan akan terganjal oleh ketiadaan dana. Sebab, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat baru akan dimulai pada awal Mei 2005. Padahal pemerintah telah menetapkan Ujian Nasional akan diselenggarakan pada 9 Mei 2005. "Pemerintah bakal kesulitan bila dilihat dari segi pendanaan. Mau pakai dana dari mana bila pembahasan APBN-P belum dilakukan?" ujar Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Anwar Ariffin saat dihubungi Tempo melalui telepon, Sabtu (26/3). Ia mengatakan, masalah ini muncul karena pemerintah lamban dalam mengajukan APBN-P, padahal DPR telah memintanya sejak sekitar satu setengah bulan lalu. DPR, menurut Anwar, belum memiliki pemecahan untuk permasalahan ini. Alasannya, "Kekuatan DPR ada pada rapat, sedangkan sekarang memasuki masa reses," katanya.