Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melarang agen keamanan partikelir (security agent) ataupun pihak selain TNI AL melakukan pengawalan, penjagaan keamanan di perairan Selat Malaka. Menurut Kepala Staf Komando Armada Barat Marsekal Pertama Moeklas Sidik, TNI tidak pernah sekali pun memberi izin pengawalan. "Mereka yang melintas di perairan Indonesia akan ditangkap," kata Moeklas. Sebab, menurut dia, Selat Malaka merupakan otoritas perairan Indonesia. "Maka kami yang akan menjaganya," ujar Moeklas. Sebelumnya, pemerintah Malaysia melarang penggunaan pengawal bersenjata di kawasan Selat Malaka (Koran Tempo, 27/4). Direktur Keamanan Dalam Negeri Malaysia Othman Talib mengatakan, banyak perusahaan perkapalan yang menggunakan jasa pengamanan swasta untuk mengawal kapal saat melintasi Selat Malaka yang rawan perompak. Kehadiran pasukan swasta itu, yang umumnya bekas anggota pasukan elite atau angkatan bersenjata, dinilai bisa membahayakan perairan Asia.