JAKARTA -- DPR dan pemerintah kemarin sepakat membentuk badan otorita khusus guna menangani pembangunan kembali Aceh pasca tsunami. Seusai rapat konsultasi dengan para pemimpin DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, badan itu akan bertanggung jawab langsung kepadanya. Presiden mengatakan, diperlukan cetak biru untuk membangun kembali Aceh dan Nias yang dibagi dalam tahap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. "Bukan hanya soal fisik, tapi juga nonfisik," kata Presiden dalam konferensi pers bersama Ketua DPR Agung Laksono di gedung MPR/DPR, Jakarta. Guna mengimplementasikan kebijakan, konsep, dan rencana itu, kata Presiden, diperlukan pembentukan badan otoritas khusus. Namun, menurut dia, pemerintah masih akan merumuskan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban badan itu. Setelah itu, masih perlu dipikirkan soal pendanaan serta penggunaan sumber daya yang lebih menyeluruh. Demi menjamin transparansi, kata Presiden, pemerintah akan menunjuk lembaga pengawas, baik dari institusi negara maupun lembaga swasta. Pemerintah dan DPR juga sepakat akan mengutamakan bantuan yang bersifat hibah.