Pemerintah bersiap memverifikasi dan menyelidiki data orang Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax haven), setelah dokumen Panama Papers dibuka pada 9 Mei mendatang. Kepada Tempo, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan akan memvalidasi dokumen itu sebelum menggunakannya untuk membantu proses investigasi.