JAKARTA - Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengaku baru mendengar ada anak buahnya yang menerima dana haram dari Komisi Pemilihan Umum lewat pengakuan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin. "Saya baru dengar, tapi silakan periksa. Kalau salah, kita jadi tahu kebusukan kita sendiri," kata Jusuf di sela rapat kerja dengan DPR kemarin. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi meminta klarifikasi dari Departemen Keuangan, Jusuf menyatakan siap menjelaskannya. "Saya tak punya beban, buka saja," ia menegaskan. Dalam pemeriksaan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin kemarin, Nazaruddin membantah telah menerima dana dari rekanan atau memerintahkan membagi dana sebesar Rp 20 miliar. "Tidak ada instruksi dari saya, baik tertulis maupun lisan," katanya setelah menjalani pemeriksaan selama hampir delapan jam. Dia juga membantah memberikan uang kepada anggota DPR dan pegawai Departemen Keuangan. Menurut dia, KPU tidak pernah menggelar rapat pleno atau pleno plus untuk membahas dana taktis seperti diributkan di media massa. Nazaruddin mengaku dimintai keterangan seputar pengadaan barang dan pembayarannya. Sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan, dalam pemeriksaan kemarin Nazaruddin dimintai keterangan soal nilai uang US$ 45 ribu yang diberikan dalam tiga tahap. Menurut sumber itu, Nazaruddin menerima uang pecahan dolar tiga kali, masing-masing US$ 15 ribu. Sumber lain mengatakan, dalam pemeriksaan di KPK kemarin, semula Nazaruddin mengaku hanya menerima US$ 15 ribu. Namun, kemudian keterangannya berubah dan dia mengaku menerima US$ 45 ribu.