DI kalangan peradilan, tak ada undang-undang "setenar" Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dalam usia 27 tahun, undang-undang PNPS No. 11/1963 itu, sudah puluhan terpidana dibawanya ke "bui" atau ke depan regu tembak. Menariknya, setiap kali pula, keabsahannya dipertanyakan para ahli hukum. Rabu pekan lalu, lewat sebuah disertasi, undang-undang anti subversif itu kembali digugat. Kali ini oleh Loebby Loqman, berusia 55 tahun, dosen FH UI. Ia tegas berpendapat undang-undang itu kini tak diperlukan lagi. Sebab, "Bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebetulnya sudah diatur dalam KUHP," ujar Loebby, yang meraih gelar doktor di bidang hukum pidana di depan senat Guru Besar UI, dengan predikat cum laude. Ayah enam anak itu berpendapat delik subversi tersebut bisa dimasukkan ke dalam KUHP baru.