JAKARTA -- Pemerintah akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ketenagalistrikan, pengganti PP Nomor 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Peraturan yang dituangkan dalam PP Nomor 3/2005 ini ditetapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di bidang tenaga listrik, pasca pembatalan Undang-undang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani menegaskan, langkah itu diambil untuk mendukung hasil pertemuan Infrastructure Summit yang digelar selama dua hari (17-18 Januari). ""Tadi malam kami sudah keluarkan Peraturan Pemerintah untuk Kelistrikan," kata dia kemarin. Menurut Sri Mulyani, penerbitan peraturan pemerintah itu merupakan upaya untuk mengurangi kekhawatiran dunia usaha, akibat pembatalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 oleh Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu lalu. "Para investor sangat menunggu kepastian kebijakan perekonomian," dia menambahkan, "Moga-moga (kebijakan ini) bisa mengurangi berbagai pertanyaan mengenai nasib (investasi swasta) setelah UU Ketenagalistrikan dibatalkan."