Dalam konteks politik, terminologi "100 hari" berasal dari tradisi Amerika Serikat. Presiden Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) yang pertama kali memperkenalkannya. Roosevelt terpilih menjadi Presiden AS dalam pemilu November 1932 pada saat AS dilanda Great Depression (perekonomian yang terempas ke titik nadir keparahan). Di tengah pesimisme rakyat, Roosevelt mengajukan program 100 hari untuk melakukan pemulihan. Ia dinilai mampu memberikan harapan kepada rakyat AS hingga ia terpilih dan terpilih kembali sebagai presiden hingga empat periode (1933-1945). Setelah keberhasilan Roosevelt, program 100 hari menjadi tradisi, bukan saja di AS, tapi juga di negara demokrasi lainnya. Becermin pada tradisi itulah, pada saat terpilih menjadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono juga memperkenalkan program 100 hari untuk memberikan harapan baru bagi Indonesia yang sejak 1997 dilanda krisis multidimensi. Sejak Soeharto turun pada Mei 1998, sudah tiga presiden memimpin Indonesia dan ketiganya tak mampu memberikan harapan, apalagi menanggulangi krisis. Mampukah Yudhoyono memberikan harapan baru? Sebenarnya keberhasilan dan/atau kesuksesan Yudhoyono tak bisa diukur hanya dalam 100 hari. Apalagi, seperti kita tahu, ia memiliki tugas yang amat berat, lebih berat dari presiden-presiden sebelumnya. Sebab, ia presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harapan masyarakat terhadapnya sangat tinggi atau bahkan terlampau tinggi.