Pemerintah menggelar imunisasi polio massal terhadap 6,4 juta anak di bawah lima tahun (balita) di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Ibu-ibu yang punya balita diharapkan membawa anak-anaknya ke puskesmas. Gratis," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari seusai rapat Pekan Kesehatan Nasional di Jakarta kemarin. Menteri Kesehatan menambahkan, semua anak balita harus diimunisasi. "Yang diare dan panas boleh, kecuali yang dehidrasi, leukemia, dan AIDS." Ia menyatakan akan memantau pelaksanaan imunisasi di Kota Bandung bersama Ibu Negara Kristiani Herawati. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan, pemerintah telah menyediakan dana Rp 40 miliar lebih untuk imunisasi massal yang dilakukan dua putaran, 31 Mei dan 28 Juni. "Rp 2,7 miliar dari APBN. Sisanya Rp 38 miliar bantuan dari WHO dan UNICEF," kata Alwi. Istri Wakil Presiden, Mufidah Jusuf Kalla, kemarin mengimbau ibu-ibu yang memiliki balita memberikan imunisasi polio, walaupun anak tersebut sebelumnya sudah diimunisasi. Pemerintah DKI Jakarta bertekad untuk tak main-main dalam persoalan ini. Warga yang menolak imunisasi akan dikenai Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Penanganan Wabah. "Sanksinya dipenjara maksimal satu tahun," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Chalik Masulili di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Para petugas kesehatan di Jakarta telah menyiapkan berbagai peralatan untuk melaksanakan imunisasi polio. Warga juga sudah mengetahui pelaksanaan imunisasi polio hari ini. "Kemarin dikasih tahu Ibu RW yang datang ke rumah-rumah untuk ikut imunisasi massal," kata Nani, warga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Staf Ahli Bidang Epidemiologi Departemen Kesehatan Nyoman Kandun mengatakan, sampai saat ini jumlah anak yang terkena virus polio di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten 15 orang. Departemen Kesehatan terus memantau penyebaran virus polio di tiga provinsi itu ataupun daerah lain, sampai tidak ditemukan lagi virus polio. AMI AFRIATNI | SUNARIAH | DIAN YUSLIASTUTI | EWO