Kelemahan Hukum Saham dan Obligasi

Edisi: 19/30 / Tanggal : 2001-07-15 / Halaman : iv / Rubrik : IT / Penulis : Rustanto , ,

*) Rustanto

SYAHDAN, perusahaan adalah suatu lembaga profit-oriented, didirikan untuk mencari laba sebesar-besarnya demi kemakmuran para pemegang sahamnya. Pada gilirannya, pengertian pemegang saham (shareholders) diperluas menjadi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas (PT) mempunyai tiga organ, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Selain tunduk pada anggaran dasarnya sendiri, PT harus tunduk pula pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, suatu lembaga nonpemerintah yang dibentuk oleh pemerintah, telah menyusun pedoman good corporate governance, yang antara lain dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham, mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, dan efisien, serta mendorong agar setiap keputusan dan tindakan pemegang saham, komisaris, dan direksi dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial perseroan terhadap stakeholders.

Namun, harus diingat bahwa itu sekadar pedoman, sesuatu yang bersifat longgar tanpa sanksi yang jelas dan tegas. Sudah menjadi rahasia umum di republik ini, suatu ketentuan perundang-undangan dengan sanksi yang jelas dan tegas saja masih dicari lubang-lubang kelemahannya untuk diterobos.

Corporate governance mempunyai empat unsur penting. Pertama adalah fairness, persamaan perlakuan terhadap para pemegang saham. Ini mensyaratkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Kedua,…

Keywords: -

---

Foto Terkait