Mencuci Dosa Sang Proklamator

Edisi: 23/32 / Tanggal : 2003-08-10 / Halaman : 30 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Taufik, Ahmad , ,

SIDANG Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sedang berlangsung saat ini akan mencuci dosa-dosa pendiri Republik, sang proklamator, presiden pertama, Ir. Sukarno.

Bung Karno, sebuah nama legendaris, dianggap berdosa karena melindungi para tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang diduga dalang pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira militer pada peristiwa 30 September 1965. Sukarno tak menyebut-nyebut kesalahan apalagi mengutuk PKI dalam pidato kenegaraannya pada 22 Juni 1966 di hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pidato tersebut, yang dikenal dengan Nawaksara, dianggap tak menjawab persoalan dan pertanggungjawaban Presiden atas peristiwa 30 September 1965.

Anggota MPRS tidak puas lalu menekan Sukarno supaya meletakkan jabatannya. Keluarlah Keputusan MPRS No. 5 Tahun 1966, yang meminta Bung Karno melengkapi pidatonya. Pada 10 Januari 1967, Presiden Sukarno kembali memberikan pidato di depan anggota MPRS di Istana Negara dengan judul Pelengkapan Pidato Nawaksara. Isinya, ia menyatakan G30S adalah kebelingeran pemimpin PKI, dan Bung Karno mengutuk Gestok (Gerakan Satu Oktober). "Sudah terang Gestok kita kutuk. Dan, saya mengutuknya pula. Dan sudah berulang kali pula saya katakan dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum! Untuk itu kubangun mahmilub (mahkamah militer luar biasa)," ujar Presiden Sukarno.

Bung Karno menghindar dari tanggung jawab terjadinya peristiwa 30 September 1965 itu. "Kenapa saya saja yang diminta pertanggungjawaban atas terjadinya G30S atau yang saya namakan Gestok itu? Tidaklah misalnya Menko Hankam (waktu itu Jenderal A.H. Nasution) juga bertanggung jawab?" katanya.

Soal kebangkrutan ekonomi dan kemerosotan akhlak, Bung Karno juga tak mau disalahkan. "Adilkah saya sendiri disuruh bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi? Keadaan ekonomi…

Keywords: -

---

Foto Terkait