APBN, Beban Utang Rp 150 Triliun, dan Kemiskinan

Edisi: 07/30 / Tanggal : 2001-04-22 / Halaman : VI / Rubrik : IT / Penulis : Ikhsan, Mohamad , ,

MUNGKINKAH kita mengurangi volume APBN di masa mendatang, misalnya dengan meniru apa yang dilakukan George Bush, memotong pajak yang loan semakin memberatkan kita? Jawabannya: ya dan tidak! Ya, dalam pengertian tingkat pajak kita, terutama untuk PPN barang mewah, tidak jelas. Misalnya, apa kriteria barang mewah. Bayangkan, teh botol atau minuman yang berkarbon dimasukkan sebagai barang mewah, sementara kulkas kecil tidak tergolong barang mewah. Kawan-kawan kita yang mempunyai pendapatan per kapita lebih tinggi di Batam tidak perlu membayar PPN, sementara orang miskin di Bitung harus membayar PPN.

Lalu, mengapa tidak? Kebutuhan pengeluaran pemerintah praktis tidak bisa diturunkan lagi. Mengapa? Terdapat beberapa alasan. Pertama, beban utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun luar negeri (bunga dan cicilan pokok), bisa mencapai Rp 140-150 triliun. Bahkan, pada 2004, saat sebagian obligasi jatuh tempo dan tenggang waktu penjadwalan utang luar negeri mulai lewat, beban utang dapat meningkat menjadi Rp 200 triliun. Alasan kedua berkaitan dengan fungsi anggaran dalam menyiapkan fondasi bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru, dengan memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan,…

Keywords: -

---

Foto Terkait