Setelah Mega Dan Militer Berpaling

Edisi: 49/29 / Tanggal : 2001-02-11 / Halaman : 20 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Dharmasaputra, Karaniya , Prasetya, Adi , S., Endah W.

SEMUA sudah selesai ketika Laksamana Sukardi maju ke depan mimbar, meski dia adalah pembicara pertama. Peci-peci milik anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pendukung Presiden Abdurrahman Wahid langsung bergeletakan di atas meja. Kepala mereka bersandar lunglai di kursi. Mengenakan setelan hitam dengan dasi merah darah, figur Laks telah menjadi vonis itu sendiri buat Presiden Abdurrahman.

April tahun lalu, Presiden memecat Laksamana (PDI Perjuangan) dan Jusuf Kalla (Golkar) dari kabinet atas tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sebuah ironi pun dimulai. Persis pada saat itu pulalah skandal Bulog yang berbau korupsi itu meruap ke permukaan, menyeret keterlibatan Abdurrahman, dan kini nyaris menenggelamkannya.

Kamis siang kemarin, pada sidang paripurna DPR yang membahas laporan Panitia Khusus Penyelidikan Dana Yanatera Bulog dan Sultan Brunei, Laks membacakan pandangan akhir partainya pada kesempatan pertama. Bunyinya bak pukulan langsung ke ulu hati Presiden. Diiringi gemuruh tepuk tangan sebagian besar anggota dewan, partai yang kerap diposisikan sebagai sekutu Abdurrahman ini menyatakan menerima dua kesimpulan pansus.

Presiden, menurut Fraksi PDI-P, telah berperan dalam pencairan dan penggunaan Rp 35 miliar dana Yanatera Bulog. Partai ini juga menyebut adanya inkonsistensi penjelasan Presiden kepada masyarakat tentang penerimaan bantuan US$ 2 juta dari Sultan Brunei. Setelah itu, mereka mengajukan dua rekomendasi. Pertama, meminta dewan untuk memberikan peringatan kepada Presiden Abdurrahman sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Ketetapan MPR No. 3/1978-ini berarti yang dimaksud "peringatan" itu tak lain adalah memorandum. Berikutnya, agar kasus ini ditindaklanjuti di jalur hukum.

Sikap itu juga-meski dengan varian yang berbeda-yang disuarakan tujuh fraksi lainnya (lihat: Di Balik Suara Partai), bahkan termasuk oleh seluruh anggota fraksi TNI/Polri, yang selama ini selalu memilih bersikap abstain.

Upaya PKB meredamnya sia-sia saja. Dengan sisa daya terakhir, Arifin Junaidi dari partai itu mengajukan interupsi. Orang dekat Presiden ini minta pemungutan suara dilakukan secara tertutup. Namun, pimpinan sidang, Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI-P, tak menggubrisnya. Voting terbuka langsung dimulai. Dan hasilnya sungguh telak. Kesimpulan pansus diterima oleh 393 suara dan ditolak cuma oleh empat anggota Fraksi Partai Demokrat Kasih Bangsa. Adapun 48 anggota PKB memilih walk out.

Para politisi PKB masygul. Seorang tim pelobi PKB mengatakan, hasilnya akan lain jika dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia. Menurut dia, partai pendukung Presiden ini telah berhasil menjaring 279 suara (lebih dari separuh anggota…

Keywords: -

---

Foto Terkait