NON-ELEKTORAL DAN NON-APBN WARISAN ORBA

Edisi: 13/27 / Tanggal : 1999-01-04 / Halaman : 48 / Rubrik : LAPUT / Penulis : MAS'UD, MOHTAR , ,


ORDE Baru, apa boleh buat, sekarang dikenang orang sebagai orde "mimpi buruk". Kenangan buruk itu memberi pelajaran sederhana tentang politik, yaitu bahwa cara menjalankan pemerintahan yang tidak akuntabel (accountable), yang tidak tanggung-gugat, yang tidak amanah, pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Apa yang membuatnya begitu? Ada dua segi yang patut diperhatikan. Pertama, pemimpin Orde Baru tidak mengindahkan perwakilan kepentingan rakyat dan lebih mengandalkan mekanisme politik non-elektoral. Kedua, pemimpin itu cenderung membiayai berbagai kegiatan melalui prosedur non-APBN, tanpa melapor kepada rakyat.

Pelajaran buruk yang kita terima dari Orde Baru adalah kebiasaan mengabaikan politik elektoral. Pemilu tetap diselenggarakan dengan meriah, menghabiskan dana sangat besar, tetapi hasilnya dianggap tidak relevan. Pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat dalam DPR, tetapi mereka tidak boleh menjalankan kedaulatan rakyat. Berbagai fungsi, yang demi demokrasi semestinya dilakukan, bertahun-tahun dimandulkan oleh tata tertib yang membelenggu, yang disusun oleh anggota DPR itu sendiri. Dan, hal ini…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

W
Willem pergi, mengapa Sumitro?; Astra: Aset nasional
1992-08-08

Prof. sumitro djojohadikusumo menjadi chairman pt astra international inc untuk mempertahankan astra sebagai aset nasional.…

Y
YANG KINI DIPERTARUHKAN
1990-09-29

Kejaksaan agung masih terus memeriksa dicky iskandar di nata secara maraton. kerugian bank duta sebesar…

B
BAGAIMANA MEMPERCAYAI BANK
1990-09-29

Winarto seomarto sibuk membenahi manajemen bank duta. bulog kedatangan beras vietnam. kepercayaan dan pengawasan adalah…