Tinggal Gelanggang Partai Mercy

Edisi: 31/43 / Tanggal : 2014-10-05 / Halaman : 34 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Bagja Hidayat, Rusman Paraqbueq, Riky Ferdianto

SEPEKAN sebelum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Setya Novanto mendapat kabar menyenangkan dari koleganya di Partai Demokrat. Nurhayati Assegaf, Ketua Fraksi Demokrat, menjamin partainya akan bersama Koalisi Merah Putih—kelompok partai pendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Juli lalu—dalam pengambilan keputusan rancangan peraturan itu.

Kabar tersebut diterima Setya ketika Ketua Fraksi Partai Golkar itu bertemu dengan Tempo, Rabu dua pekan lalu. Nurhayati menghubunginya melalui telepon. Sepanjang berkomunikasi, Setya tertawa riang. "Jadi kabar baik, ya?" ujarnya. Ia pun mengajak Nurhayati bertemu esok harinya. Begitu telepon ditutup, Bendahara Umum Golkar itu berujar senang, "Aman."

Hari itu, Koalisi Merah Putih ketar-ketir terhadap sikap Partai Demokrat yang tidak jelas, apakah mendukung pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pagi hari itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merilis pidato di ­YouTube, yang menyatakan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, kata Yudhoyono, sikap itu tak mencerminkan keputusan partainya.

Usul mengembalikan pemilihan ke DPRD diusung kubu partai-partai pendukung Prabowo Subianto, yaitu Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka mengklaim, pemilihan oleh DPRD membuat mereka bisa menguasai pemerintah daerah. Sebab, gabungan kursi partai-partai ini lebih besar daripada koalisi pendukung Joko Widodo, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai NasDem, yang akan mengisi Dewan periode 2014-2019.

Dari hitung-hitungan Setya, kubunya bisa kalah dalam voting jika Demokrat mendukung pemilihan langsung. Dengan 148 kursi, Demokrat paling menentukan arah angin. Jika Demokrat bergabung dengan suara PDIP, PKB, dan Hanura, mereka unggul lima suara dari Koalisi Merah Putih, yang hanya memiliki 237 kursi.

Esoknya, sikap Partai Demokrat ternyata terus berayun-ayun. Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan seusai rapat di rumah Yudhoyono di Cikeas, Bogor, memastikan fraksinya akan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. "Jika ada yang membangkang, akan kami beri sanksi," ujarnya.

Pernyataan Sjarifuddin itu dikukuhkan oleh keterangan pers Nurhayati Assegaf. Sebagai ketua fraksi, kata Nurhayati, ia akan segera membuat surat mengesahkan keputusan Pengurus Pusat Demokrat. "Kami dukung pemilihan langsung dengan sepuluh syarat yang belum masuk rancangan," ujarnya. Syarat yang diajukan sebenarnya normatif, misalnya setiap calon kepala daerah harus mengikuti uji kompetensi publik, tak melakukan kampanye hitam, dan tak menyuap pemilih.

l l l

KEPUTUSAN Demokrat itu tak tecermin dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis pekan lalu. Diwarnai hujan interupsi, rapat selama 15 jam…

Keywords: Pilkada Langsung, Partai Demokrat, RUU Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah, Prabowo, 

---

Foto Terkait