Saldi Isra: Jika Gagal, Bisa Chaos

Edisi: 33/43 / Tanggal : 2014-10-19 / Halaman : 46 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Rusman Paraqbueq, ,

ADA bolong besar dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang mengatur pelantikan presiden. Pasal 34 mengatur tiga skenario pelantikan, tapi tak spesifik menyebut jumlah pemimpin MPR yang harus hadir agar pelantikan tetap sah.

Menurut Saldi Isra, guru besar hukum Universitas Andalas, Padang, bolong ini bisa menjadi senjata politik partai oposisi untuk menghalangi pelantikan seorang presiden terpilih. "Kalau dibaca konstruksi konstitusi ini, pasal itu multitafsir," katanya kepada Rusman Paraqbueq dari Tempo di Hotel Santika, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Apa syarat pelantikan presiden sah?

Jika pelantikannya di depan rapat paripurna MPR atau DPR, di hadapan…

Keywords: -

---

Foto Terkait