Wakil Presiden Jusuf Kalla: Staf Tak Boleh Ambil Fungsi Eksekusi

Edisi: 04/44 / Tanggal : 2015-03-29 / Halaman : 44 / Rubrik : LAPUT / Penulis : TIM LAPUT, ,

SEJAK dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa kali berselisih sikap dan pendapat. Di antaranya soal pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, isu kriminalisasi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, juga pemberian remisi terpidana korupsi.

Perbedaan pendapat kian terbuka dalam hal pembentukan Kantor Staf Presiden. Kalla menyatakan baru mengetahui unit khusus ini digawangi oleh Luhut Binsar Panjaitan ketika Jokowi melantik pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu pada 31 Desember 2014. Kalla makin dongkol karena kewenangan Luhut diperluas dan dianggap memereteli sebagian fungsi wakil presiden, lewat Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden pada 25 Februari.

Kalla mengibaratkan hubungan dalam Kabinet Kerja sebagai permainan sepak bola, yang perlu perbaikan dalam hal berkomunikasi. "Kalau pemain masih baru, ngoper-nya banyak keliru," kata Kalla. Berikut ini kutipan wawancara tim Tempo dengan Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

Saat rapat di Istana Bogor, Ahad malam pekan lalu, Presiden Joko Widodo marah karena tidak menerima laporan kenaikan harga beras sampai Rp 10.300 per kilogram?

Itu justru sebaliknya. Sudah turun, kan? Mungkin menteri merasa, karena sudah turun, ya sudah normal, tidak perlu dilaporkan lagi, he-he-he...

Apakan Jokowi menginginkan harga beras turun juga dilaporkan?

Sebenarnya ingin mengetahui bahwa semuanya sudah selesai. Kan, sudah kembali…

Keywords: -

---

Foto Terkait