LIGHT RAIL TRANSIT JABODEBEK: Siasat Anggaran Kereta Ringan

Edisi: 37/46 / Tanggal : 2017-11-12 / Halaman : 78 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : TIM LIPSUS, ,

SEPUCUK surat dikirim Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Layang bertarikh 18 Oktober 2017 itu adalah balasan kepada Menteri Keuangan yang meminta penyelarasan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia dua pekan sebelumnya.

Dokumen yang tembusannya juga dikirimkan ke Direktur Utama PT KAI itu memuat lima pokok masalah. Intinya, desain peraturan pemerintah yang bakal menjadi dasar pengucuran modal untuk PT KAI mengerjakan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi tersebut tak bertabrakan dengan regulasi-regulasi lain. "Tinggal menunggu penetapannya oleh Presiden (Joko Widodo)," kata Direktur Keuangan PT KAI Didiek Hartantyo, Kamis dua pekan lalu, saat dimintai konfirmasi soal surat beregistrasi PPE.PP.03.01–1233 itu.

Bila sudah disahkan, peraturan pemerintah tersebut menjadi babak baru pembiayaan proyek kereta ringan tahap pertama yang jalurnya tergelar sepanjang 43,5 kilometer. "Paling lambat pada akhir tahun ada tambahan ekuitas untuk kereta ringan sebesar Rp 4 triliun," Didiek menjelaskan.

KONSTRUKSI proyek LRT diresmikan pada 9 September 2015. Jejak Presiden Joko Widodo di proyek kereta ringan sudah berbekas dua tahun sebelumnya. Mantan Wali Kota Surakarta itu telanjur terpincut pada LRT sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Presiden, pembangunan transportasi massal belum menyentuh kota-kota satelit…

Keywords: -

---

Foto Terkait