Wajah Brunei Darussalam

Edisi: 48/18 / Tanggal : 1989-01-28 / Halaman : 1- / Rubrik : PWR / Penulis :

Pada tahun 1521, sejarawan Italia Antonio Pigafetta mengunjungi Kesultanan Brunei. Ia menggambarkan Kesultanan itu sebagai kerajaan yang kaya, ramah dan kuat. Monarki Islam yang mapan dan memiliki pengaruh regional yang kuat sampai ke pulau Jawa dan Kalimantan.

Kini, meskipun berselang hampir 500 tahun, pengunjung ke negeri itu akan menemukan banyak kesamaan dengan gambaran yang disampaikan oleh Pigafetta. Brunei adalah negara kaya dengan pendapatan per kapita termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Suatu Monarki Islam yang sangat mapan dan setia pada tradisi. Sebuah negara yang memainkan peranan penting dalam kawasannya.

Brunei terletak di ujung Barat Laut pulau Kalimantan dengan luas area 5.769 km2. Negeri ini berbatasan dengan Sarawak, salah satu negara bagian dari Federasi Malaysia.

Negeri tersebut terutama berupa hutan tropis yang menutupi 70 persen wilayahnya. Brunei dibagi dalam empat distrik, masing-masing Brunei/Muara, Tutong, Belait dan Temburong. Daerah pantainya meluas sejauh 161 km. disepanjang Laut Cina Selatan.

Rakyat Brunei sebagian besar adalah bangsa Melayu dan bahasa Melayu merupakan bahasa resmi negara. Bahasa Inggris secara luas dipakai dan juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jumlah penduduk Brunei adalah sekitar 227.000 orang, terdiri dari bangsa Melayu sekitar 155.000 dan bangsa Cina 41.000 orang. Penduduk asli lainnya berjumlah 11.500. Ada kira-kira 20.000 orang asing dari Eropa dan negara-neara lainnya yang bekerja di Brunei, termasuk pekerja tamu dari negara ASEAN, terutama Malaysia dan Filipina.

Sejarah Singkat

Kesultanan Brunei mulai berjaya dalam abad ke 15 dan ke 16, ketika negeri itu meluas sampai ke Kalimantan dan jauh ke utara sampai ke Filipina.

Masa keemasan ini terpusat pada dua penguasa yang luar biasa, Sultan Bolkiah dan Sultan Hasan. Dibawah kekuasaan mereka, istana membangun upacara keagamaan yang penuh semarak setara dengan negara lain. Dan pengaruh teritorial serta keagamaan mencapai puncaknya.

Pada tahun 1847, hubungan yang erat antara Brunei dan Inggris untuk pertama kalinya diresmikan melalui perjanjian tentang perbaikan hubungan perdagangan dan pembasmian perompakan.

Pada tahun 1888 Kalimantan Utara menjadi protektorat Inggris dan Brunei menjadi negara yang dilindungi oleh Inggris. Dalam tahun 1906, Brunei menerima kekuasaan Inggris lebih jauh lagi dengan menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Residen yang menjadi penasihat raja dalam segala bidang, kecuali agama dan adat setempat.

Brunei tetap berada dalam perjanjian keresidenan sampai tahun 1959, ketika suatu badan pemerintahan dalam negeri terbentuk berdasarkan perjanjian konstitusional. Dalam tahun 1971 kedaulatan kedalam diperoleh kembali secara utuh dan di tahun 1984 negeri tersebut memperoleh kedaulatan politis penuh dengan tanggung jawab urusan luar negeri dan pertahanan.

Tiga hal pokok perlu diingat mengenai tahapan kekuasaan dalam sejarah Brunei tersebut, yaitu:

- Brunei tidak pernah menjadi koloni jajahan seperti tetangga-tetangganya di Asia Tenggara. Negeri itu tidak mengalami kehilangan kedaulatan secara penuh. Dalam masalah apapun, kekuasaan Inggris di Malaya disalurkan melalui sultan-sultan setempat, karenanya berbeda dengan pemerintahan kolonial Inggris di manapun.

- Selama seluruh periode tersebut terdapat kesinambungan penguasa dalam keluarga kerajaan, salah satu dinasti paling tua di dunia. Kesetiaan pada Sultan tetap menjadi dasar kebijaksanaan politik Brunei dalam masa protektorat.

- Keterlibatan Brunei dengan Inggris menimbulkan ikatan-ikatan erat yang berkembang antara kedua negara tersebut, dan pada saat yang bersamaan Brunei dipengaruhi oleh hukum, perkembangan pendidikan dan ekonomi Inggris. Brunei tahun 1980-an dengan campuran kebudayaan Islam, perkembangan ekonominya yang canggih dan kerangka hukum kasus Inggris sangat dipengaruhi oleh periode ini.

Sejarah politik Brunei modern terpusat pada perubahan-perubahan konstitusional yang telah dialami Brunei dalam tahun-tahun 1959, 1971 dan 1984. Brunei telah berkembang menjadi negara yang berdaulat penuh dan memainkan peranan aktif dalam politik dunia dan masalah perekonomian internasional.

Dua orang telah menguasai Brunei dalam jaman modern -- Sultan ke 29 Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah yang telah berkuasa sejak 1967, dan ayah Baginda, penguasa ke 28 Sultan Haji Omar Ali Saifuddien yang menjadi Sultan dari tahun 1950 sampai 1967. Mereka berdua telah memimpin Brunei menjadi negara yang rdaulat penuh dan memperbaiki kondisi sosial secara dramatis, sementara tradisi dan stabilitas tetap terjaga.

Masa sesudah perang terjadi perkembangan yang pesat dalam industri migas Brunei dan kenaikan infrastruktur negeri tersebut. Kunci keberhasilan dalam perkembangan ini adalah kebijaksanaan moneter dan politik keuangan yang sehat tanpa dibebani proyek-proyek pembangunan yang ambisius.

Peristiwa yang paling sial yang terjadi sesudah masa perang adalah pemberontakan bersenjata dalam bulan Desember 1962 yang diorganisir di luar Brunei. Peristiwa ini tidak mendapatkan dukungan rakyat dan segera ditumpas oleh kekuatan-kekuatan yang setia kepada Sultan. Semenjak itu negara mengalami keadaan aman dan damai.

Pada tahun 1984 Brunei memperoleh kedaulatan penuh dan mengambil alih tanggung jawab pertahanan dan politik luar negeri dari Inggris. Negeri tersebut bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Konperensi Islam. Kini, Brunei merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa yang menyadari akan sejarahnya yang panjang dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perubahan.

Rencana Pembangunan Nasional

Ekonomi Brunei dipengaruhi oleh industri minyak dan gas alam cair serta pola pembelanjaan negara. Pemerintah Brunei menyadari benar akan problema yang ditimbulkan oleh pola ekonomi seperti itu. Karenanya Brunei menerapkan rangkaian rencana pembangunan nasional selama 20 tahun terakhir ini.

Tujuan utama Rencana Pembangunan Nasional ke 5 yang berlangsung dari tahun 1986-1990, adalah untuk menciptakan diversifikasi ekonomi. Rencana nasional sebelumnya lebih ditekankan pada perbaikan infrastruktur.

PERKIRAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 1988

Sembilan sasaran dalam Rencana Pembangunan Nasiona yang sedang berlangsung adalah:1. Memperbaiki mutu kehidupan rakyat.2. Memanfaatkan sumber alam secara maksimum.3. Mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor.4. Meningkatkan pengembangan sumber tenaga manusia untuk memenuhi tuntutan ekonomi negara yang semakin canggih.5. Mempertahankan pengkaryaan penuh dan menambah tingkat produktifitas.6. Menjaga tingkat inflasi yang moderat.7. Membangun perkembangan masyarakat yang dinamis, disiplin dan bertanggung jawab. Menjadikan setiap warga negara sebagai agen pembangunan dan kemajuan.8. Mendorong dan membina perkembangan bangsa Melayu menjadi pimpinan industri.9. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Perekonomian berjalar dengan baik selama tahun 1980-an meskipun terganggu oleh harga minyak yang merosot dalam periode tersebut. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) per kapita secara menyeluruh turun, setelah mengalami pertumbuhan yang dramatis sebesar 33,3 persen ditahun 1979 dan 67,4 persen ditahun 1980. Kejadian ini lebih menyadarkan pemerintah, betapa vital sektor minyak dan gas bumi.

Perekonomian di sektor non migas, khususnya konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan peningkatan infrastruktur dan bergerak ke arah di versifikasi, sesuai dengan rencana perekonomian pemerintah. Turunnya pendapatan dari minyak tidak mempengaruhi taraf hidup rakyat yang terus membaik selama dasawarsa tersebut.

Keuangan

Ketangguhan keuangan Brunei, dana cadangan dan rencana investasinya dalam tahun-tahun terakhir ini menjadi…

Keywords: -

---

Foto Terkait