Sekali Lagi Menteri Mashuri ...

Edisi: 36/06 / Tanggal : 1976-11-06 / Halaman : 44 / Rubrik : FL / Penulis :

SEJAK Menteri Penerangan Mashuri mengumumkan rencana penyetopan
film impor, dunia film Indonesia diliputi kesibukan diskusi,
termasuk komentar di ruang pembaca beberapa surat kabar. Para
penonton awam pada umumnya masih kurang yakin terhadap film
Indonesia untuk menggantikan kedudukan film impor secara
keseluruhan, sedang orang film melihat rencana penyetopan film
impor hanya bagian kecil dari suatu usaha besar untuk
memperbaiki dunia film nasional. Wawancara tertulis Menteri
Penerangan dengan TEMPO berikut ini secara lebih terperinci ada
menjelaskan sebagian besar soal yang lagi menarik perhatian itu.

; Tanya: Kebijaksanaan bapak untuk menyetop flm impor, dinilai
oleh sementara orang kurang sesuai dengan kebijaksanaan umum
pemerintah "Orde Baru"yang sejak semula membuka pintu kepada
dunia luar setelah terisolir pada zaman "Orde Lama" Ataukah
kebijaksanaan bapak ini sebagian dari perubahan kebijaksanaan
Pemerintah untuk secara perlahan-lahan mengurangi keterbukaan
kita kepada dunia luar?

; Jawab: Pengimporan film dengan sistim kwota sejak 1973 secara
bertahap terus dikurangi dari 600 judul -- sekarang ini 300
judul -- dan direncanakan sesudah berjalan lima tahun yaitu
jatuh pada tahun 1978 kwota menjadi 0 atau hapus.
Langkah-langkah ini diinterpretasikan orang bahwa Indonesia
"menyetop" mati pemasukan film dari luar. Sesungguhnya tak
demikian. Sebagai contoh tahun 1976 ini kwota 300 judul, di luar
kwota tersebut ada 20 judul untuk film anak-anak. Sejak tahun
1978 dalam jumlah yang sangat terbatas dan seleksi ketat,
pemasukan film tetap dilakukan untuk digunakan sebagai bahan
perbandingan film nasional. Jelas bahwa kita menutup pintu bagi
masuknya film luar yang negatif yang hanya mengeksploitir
naluri-naluri rendah (sementara orang menamakan film kelas "B"),
yang dapat merugikan dan merusak mental bangsa. Sedangkan secara
sangat selektif film luar yang bernilai dan dapat memperkaya
kebudayaan nasional tetap kita terima.

; T: Banyak gedung bioskop mewah yang dibangun sejak pemerintah
Orde Baru. Ini kabarnya sudah bisa dipastikan tidak bisa hidup
hanya dengan memutar flm-flm nasional. Bagaimana usaha
pemerintah untuk mencegah kerugian para pemilik bioskop mewah
yang dulu dibangun juga atas anjuran Pemerintah?

; J: Pembangunan Indonesia diorientasikan kepada kepentingan
rakyat banyak (mayoritas). Gedung bioskop mewah seluruh
Indonesia hanya sekitar 1% saja dari lebih kurang 900 buah.
Sesuai dengan orientasi tersebut, kebijaksanaannya ialah
bagaimana dapat memberi hiburan sehat di samping pendidikan dan
penerangan secara murah kepada sebanyak mungkin rakyat. Jadi
jelas orientasinya bukan pada golongan elite, tetapi pada
mayoritas rakyat. Tentang "kabar sudah bisa dipastikan (bioskop
mewah) tidak bisa hidup hanya dengan memutar film-film nasional"
ini berbau pengusaha…

Keywords: -

---

Foto Terkait