Dikursus Apdn Bukittinggi

Edisi: 01/07 / Tanggal : 1977-03-05 / Halaman : 27 / Rubrik : DS / Penulis :

SEJAK 10 tahun terakhir ini, sudah dua kali dikeluarkan surat
keputusan Gubernur yang mengatur pemerintahan nagari di Sumatera
Barat. Tapi perubahan pokok dalam pemerintahan nagari yang
terasa baru soal penentuan kedudukan berbagai golongan dalam
masyarakat desa. Terutama ulama, ninik-mamak, cerdik-pandai dan
pemuda.

; Tapi bagaimana cara melaksanakan pembangunan nagari, belum
diurus secara sungguh-sungguh. "Administrasi pembangunan nagari
belum dapat pembinaan bupati dan camat", ujar seorang pejabat
Kantor Gubernur Sumatera Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari yang seharusnya telah dilaksanakan oleh setiap wali
nagari sejak tahun 1970, ternyata tidak digubris.

;…

Keywords: -

---

Foto Terkait