Hasjim Djalal: Malaysia Tak Bersikap Sebagai Tetangga Baik

Edisi: 03/34 / Tanggal : 2005-03-20 / Halaman : 38 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Setiyardi, ,

Sengketa di Blok Ambalat membuat orang menengok serius khazanah hukum laut internasional. Di Indonesia, Hasjim Djalal adalah kamus hidup mengenai hal ini. Jalan panjang sudah ditempuh Hasjim. Pada 1961, ia meraih gelar doktor dari Universitas Virginia, Amerika Serikat. Saat itu Hasjim menulis disertasi berjudul The Limit of Territorial Sea in International Laws. Sejak itu, pelbagai posisi penting ia lakoni: mulai dari anggota Dewan Maritim, duta besar urusan laut dan maritim, hingga guru besar di pelbagai universitas. Hasjim juga kerap menjadi wakil Indonesia dalam menyelesaikan kasus tapal batas dengan negara tetangga.

Untuk mengupas sengketa Ambalat, wartawan Tempo Setiyardi dan fotografer Bernard Chaniago pekan lalu mewawancarai Hasjim Djalal.

Mengapa kasus Ambalat meruncing?

Awalnya karena (sengketa) kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Saya melihat ada sikap yang tak etis dari pemerintah Malaysia. Pada 1979 Malaysia mengundangkan peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan ke wilayah mereka. Malaysia juga menjadikan Sipadan-Ligitan sebagai basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Itu sangat tidak etis karena Sipadan dan Ligitan masih dalam sengketa.

Apa sikap Indonesia tentang peta Malaysia 1979 itu?

Kita protes. Negara tetangga yang lain juga protes. Bagi kita, selain memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia melakukan kesalahan lainnya. Peta itu juga menarik garis lurus antara Pulau Sipadan dan pantai timur Pulau Sebatik. Akibatnya, seluruh laut di Pulau Sebatik diambil Malaysia. Menurut hukum, mereka tak berhak. Mereka sebetulnya paham dengan aturan hukum itu. Malaysia juga menarik garis tengah antara Pulau Sipadan dan Sebatik dengan garis dasar Indonesia tahun 1960. Itu membuat wilayah Malaysia jauh ke…

Keywords: -

---

Foto Terkait