Upeti Dirgantara Buat Tentara

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-24 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

CATATAN itu menghimpun nama-nama jenderal hingga perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan tiga matra Tentara Nasional Indonesia serta pejabat di lembaga lain. Berformat tak seragam, kolom-kolom dalam dokumen tersebut umumnya mencantumkan jabatan, nama pejabat, dan nominal duit.
Dalam salah satu berkas yang berjudul “Proyek helikopter Bell 412EP Kemenhan-TNI AD APBNP 2011” tertulis nama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan saat itu, Marsekal Madya Eris Herryanto. Di kolom uang tercatat Rp 250 juta. Di bawah Eris, berderet nama pejabat lain di Kementerian Pertahanan dan pejabat di TNI Angkatan Darat. Misalnya di sebelah nama Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu, Letnan Jenderal Budiman, tertulis US$ 100 ribu.

Pesawat CN 235 untuk milik TNI Angkatan Laut diserahkan ke Kementerian Pertahanan oleh PT Dirgantara Indonesia, di Hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat, Oktober 2013./TEMPO/Prima Mulia
Nama Eris muncul dalam dokumen lain untuk pengadaan yang lain lengkap dengan jumlah uang di sebelah namanya. Dalam dokumen berbeda, ada juga nama Jenderal Moeldoko, yang menjabat KSAD selama tiga bulan pada 2013—kini Kepala Staf Kepresidenan. Pada kolom uang, tertera angka Rp 1 miliar. Di bawah Moeldoko, berderet nama perwira lain beserta jumlah duit, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Angka total untuk “Markas Besar Angkatan Darat” Rp 2,35 miliar.
Terentang dari 2008 hingga 2016, dokumen-dokumen itu mencatat puluhan jenderal hingga letnan kolonel—satu nama bisa muncul lebih dari satu kali—yang diduga mendapatkan upeti dari PT Dirgantara Indonesia melalui perusahaan mitranya selama periode tersebut. Ada juga nama pejabat dari lembaga lain, seperti Sekretariat Negara. Total pemberian mencapai Rp 178,98 miliar.
Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, mengatakan lembaran berkas tersebut sudah dikantongi lembaganya. KPK mendapatkannya dari perusahaan rekanan PT Dirgantara ketika mengusut korupsi di perusahaan pelat merah bidang penerbangan ini. “Uang dari PT DI yang dikeluarkan untuk mitra dan digunakan lagi untuk berbagai kebutuhan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik,” kata Ali pada Selasa, 13 Oktober lalu.
Ali enggan menyebutkan nama-nama penerima aliran dana tersebut. Menurut dia, penyidik masih berfokus merampungkan pengusutan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter oleh PT Dirgantara. Sudah ada enam tersangka yang dijerat dengan kerugian negara mencapai Rp 202,19 miliar dan US$ 8,6 juta, atau totalnya mencapai Rp 303 miliar.
Selama delapan tahun, sebagian besar duit yang menjadi kerugian negara itu ditebarkan kepada sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan, perwira TNI, petinggi lembaga lain, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Rp 178,98 miliar diduga menjadi upeti untuk mereka, sisanya dinikmati para pejabat PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan rekanan. “Untuk siapa-siapanya, nanti akan dibuka di persidangan oleh penuntut umum,” ujar Ali.



Keywords: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat | TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara | TNI AU, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut | TNI AL, Suap PT Dirgantara Indonesia, 

---

Foto Terkait