Bahasa Dan Nama Rupabumi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-03-13 / Halaman : / Rubrik : BHS / Penulis :

Ahmad Hamidi*
BELUM lama ini Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Peraturan ini, secara holistis, mengatur pengumpulan, penelaahan, pengumuman, dan penetapan nama rupabumi yang baku serta penyusunan gazeter Republik Indonesia.
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2021 berisi prinsip penamaan rupabumi. Dua dari sepuluh prinsip itu mengatur bahasa yang digunakan dalam pembakuan nama rupabumi, yaitu (a) menggunakan bahasa Indonesia; dan (b) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila unsur rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
Seiring dengan diterbitkannya peraturan ini, sejumlah media daring tampak berupaya mempertentangkan kedua prinsip itu. Contohnya, tengoklah judul-judul berita dari tiga media daring ini: “Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing”, “Jokowi Perbolehkan Penamaan Gunung hingga Pulau Menggunakan Bahasa Asing”, “Mardani: Lucu dan Aneh Penamaan Pulau hingga Sungai Boleh Pakai Bahasa Asing”.
Lewat judul-judul itu, media menonjolkan satu sisi yang berkaitan dengan prinsip pada huruf b, sedangkan prinsip pada…

Keywords: kolom bahasa, 

---

Foto Terkait