Teror Impor Di Awal Panen

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-03-27 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

SEBUAH panggilan masuk ke nomor telepon seluler Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Rabu, 24 Maret lalu. Di ujung telepon, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud memprotes isi materi konferensi pers yang digelar Ombudsman secara virtual beberapa jam sebelumnya.
Siang itu, di hari yang sama, Ombudsman baru saja mengumumkan hasil pengumpulan data dan informasi awal seputar rencana impor beras 1 juta ton yang menuai kontroversi sebulan terakhir. Ombudsman, seperti dipaparkan anggotanya, Yeka Hendra Fatika, cukup tajam mengkritik pemerintah. Lembaga pengawas penyelenggaraan layanan publik itu menilai ada potensi maladministrasi pada mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras.
Bobby tak membantah ada protes dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang diutarakan lewat Musdhalifah. “Kami berteman baik,” kata Bobby kepada Tempo, Jumat, 26 Maret lalu. “Apa yang disampaikan dalam konferensi pers sejalan dengan tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman.”
Bobby memang orang lama di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelum dilantik menjadi Wakil Ketua Ombudsman pada Februari 2021, Bobby sebelas tahun berkarier di kantor yang kini dipimpin Airlangga Hartarto itu. Terakhir, dia menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah.
Dalam paparan Yeka, Ombudsman mempersoalkan mekanisme pembuatan keputusan impor dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, beberapa waktu lalu. Keputusan itu dinilai tak merujuk pada data Badan Pusat Statistik, stok beras di lapangan, dan stabilitas harga beras tiga tahun terakhir. Karena itu, Ombudsman meminta pemerintah menunda kebijakan impor beras hingga Mei 2021.
Musdhalifah tak merespons pesan Tempo tentang hal ini. Namun, sedari awal, Kementerian Koordinator Perekonomian berkepentingan dalam kebijakan impor beras.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melihat penyediaan pangan sebagai salah satu hal yang amat penting di tengah pandemi Covid-19. “Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton,” ujar Airlangga dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan, 4 Maret lalu.
Siang itu, Airlangga tak membacakan detail materi paparannya. Namun semua yang mengikuti siaran langsung rapat via akun YouTube Kementerian Perdagangan bisa membacanya. Pemerintah, disebutkan dalam paparan tersebut, merencanakan impor 1 juta ton beras untuk menjaga ketersediaan stok beras 1-1,5 juta ton yang disebutkan Airlangga. Sebanyak 500 ribu ton di antaranya ditujukan untuk cadangan…

Keywords: Stok | Persediaan Beras, Jokowi, Beras | Impor dan masalahnya, 

---

Foto Terkait