Tong Kosong Setelah Kabul Jatuh
Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-08-28 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :
MEMBUKA rapat koordinasi khusus tentang perubahan kekuasaan di Afganistan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin meminta para peserta menjelaskan kondisi terbaru di negara itu. Dalam pertemuan yang digelar Rabu, 18 Agustus lalu, tersebut, Mahfud juga bertanya ihwal kondisi warga negara Indonesia yang masih berada di Afganistan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.
Peserta persamuhan yang hadir adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Teddy Lhaksmana Widya Kusuma. “Ada tiga hal yang kami putuskan,” ujar Mahfud kepada Tempo, Jumat, 27 Agustus lalu.
Pasukan Taliban memblokir jalan-jalan di Kabul, Afghanistan 27 Agustus 2021. REUTERS/Stringer
Pertama, pemerintah Indonesia menganggap beralihnya kekuasaan di Afganistan merupakan urusan dalam negeri mereka. Indonesia tak akan buru-buru mengeluarkan pernyataan mendukung atau tidak mendukung Taliban. Selanjutnya, pemerintah akan mengevakuasi warga negara dan diplomat Indonesia karena situasi Afganistan memanas. Terakhir, kata Mahfud, meskipun rapat tak membahas kategori Taliban sebagai kelompok teroris atau bukan, pemerintah bertekad terus memberantas radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Seorang pejabat yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, rapat juga membahas gerakan kelompok terorisme di dalam negeri, di antaranya Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharud Daulah. Menurut pejabat itu, Jamaah Islamiyah cukup menjadi sorotan karena berpengalaman mengirimkan anggotanya ke Afganistan puluhan tahun silam. Pemerintah tak mau kemenangan Taliban memantik gerakan kelompok teroris.
Seorang pejabat Kantor Staf Presiden mengatakan lembaganya bahkan sudah membuat kajian mengenai dampak kemenangan Taliban terhadap kelompok radikal dan teroris di Indonesia. Salah satunya soal aktivitas jaringan Jamaah Islamiyah di berbagai wilayah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menjelaskan kajian lembaganya. “Lebih tepat ke Menkopolhukam,” ujarnya, Jumat, 27 Agustus lalu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan ia mendapatkan informasi bahwa rapat di kantor Mahfud juga membahas respons pemerintah terhadap berkuasanya Taliban di Afganistan, yaitu membuat imbauan yang mudah diterima masyarakat agar tidak terpancing dalam narasi kelompok terorisme dan radikalisme. Karena itu, Boy kerap menyuarakan agar publik tak bersimpati kepada Taliban. “Jangan sampai menjadi sumber inspirasi,” kata polisi berpangkat komisaris jenderal ini.
Beralihnya kekuasaan Afganistan dan dampaknya untuk Indonesia juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Boy menuturkan, Presiden memperhatikan aspek hubungan negara dan mewanti-wanti anak buahnya agar tidak salah bersikap dalam menghadapi perubahan di Afganistan. Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto mengatakan lembaganya telah melaporkan perkembangan…
Keywords: Afganistan, Densus 88, Majelis Mujahidin Indonesia | MMI, BNPT, Jamaah Islamiyah, Abu Bakar Baasyir, ISIS, Jamaah Ansharut Daulah, Taliban, 
Artikel Majalah Text Lainnya
Willem pergi, mengapa Sumitro?; Astra: Aset nasional
1992-08-08Prof. sumitro djojohadikusumo menjadi chairman pt astra international inc untuk mempertahankan astra sebagai aset nasional.…
YANG KINI DIPERTARUHKAN
1990-09-29Kejaksaan agung masih terus memeriksa dicky iskandar di nata secara maraton. kerugian bank duta sebesar…
BAGAIMANA MEMPERCAYAI BANK
1990-09-29Winarto seomarto sibuk membenahi manajemen bank duta. bulog kedatangan beras vietnam. kepercayaan dan pengawasan adalah…