Kooperatif Atau Tidak Akan Kami Kejar

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-09-04 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

PEMERINTAH membentuk Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pada April lalu untuk menagih secara perdata utang 48 obligor BLBI dalam krisis moneter 1997-1998. Apakah langkah pemerintah ini tepat? Apakah cara perdata akan mengesampingkan pidana sehingga menguntungkan para pengusaha yang menikmati uang negara?
Kepada wartawan Tempo, Jumat, 3 September lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menjelaskan latar belakang pembentukan Satgas BLBI dan cara perdata yang ditempuh pemerintah. Sebagai penggagas sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Mahfud menjamin cara perdata tidak akan menutup kemungkinan penggunaan cara pidana terhadap para obligor BLBI. 
Mengapa pemerintah memilih perdata, bukan pidana? Kalau kita lihat kasus-kasusnya, ini semula perdata: utang-utang negara yang besar itu diberi surat keterangan lunas. Surat keterangan sudah diuji secara hukum, sah sebagai perdata sampai ada dugaan korupsi. Selama ini juga sudah masuk ke pengadilan korupsi. Kalau menunggu pidana terus enggak ada bukti dan enggak ada indikasi baru terhadap itu, nanti perdatanya habis. Malah negara enggak dapat dua-duanya. Kami akan bertindak tanpa menutup kemungkinan kalau masyarakat, civil society, punya bukti yang bisa dibawa ke pidana, silakan. Tapi utang kepada negara ini harus dibayar. 
Apa cara perdata ini ditempuh akibat kasus Sjamsul Nursalim? Sjamsul Nursalim hanya pintu masuk. Kami enggak ada kesulitan dengan itu dan akan tagih dia. Sjamsul punya utang kepada…

Keywords: Mahfud Md, BLBI, Satgas BLBI, Pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 

---

Foto Terkait