Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-11-20 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

KEGADUHAN merespons upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Nomor 30 Tahun 2021 akan mengaburkan permasalahan, meminggirkan korban, bahkan makin membuat mereka menderita. Korban kekerasan seksual bisa menjadi korban untuk kedua kalinya ketika kasusnya disangkal dan diabaikan. Akibatnya, tujuan melindungi korban dan membangun budaya baru zero tolerance terhadap pelecehan seksual di kampus, lembaga paling terhormat di hati masyarakat, justru tidak tercapai.
Kekerasan seksual di kampus umumnya tersembunyi. Publik baru mengetahui kejadiannya setelah sekian lama peristiwanya terjadi. Civitas academica biasanya menganggapnya sebagai aib. Karena itu, mereka menutup kasusnya dan membiarkan pelakunya tetap mengajar, membimbing, dan tetap menyandang predikat terhormat, lalu mengulangi perbuatannya.
Para pelakunya adalah dosen, guru besar, pejabat universitas atau fakultas, termasuk dekan, kakak kelas, teman sekelas, dan siapa saja di kampus yang memiliki kekuasaan atas para korban. Kekuasaan menentukan kelulusan, kewenangan menentukan nilai, atau memiliki posisi lebih tinggi membuat mereka mereka leluasa melakukan pelecehan tubuh (body shaming), meretas, hingga merekayasa gambar digital para korban.
Di Indonesia, kekerasan seksual di kampus sudah terjadi pada 1962. Waktu itu seorang pengacara pembela hak asasi manusia dan pendiri lembaga bantuan hukum terkemuka membongkar satu kasus kekerasan seksual oleh seorang dekan kepada mahasiswanya di salah satu fakultas di universitas ternama di Indonesia. Alih-alih dihukum, dekan itu malah menduduki jabatan terhormat di lembaga-lembaga tinggi negara. 
Sampai hari ini kasus kekerasan seksual…

Keywords: Pelecehan Seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual , kekerasan seksual, Pelecehan Seksual di Kampus, 

---

Foto Terkait