Sanksi Nihil Dokter Tentara

Edisi: 41/48 / Tanggal : 2019-12-08 / Halaman : 34 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Raymundus Rikang, Devy Ernis, Hussein Abri Dongoran

TERAWAN Agus Putranto mengibaratkan hubungannya dengan para pengurus Ikatan Dokter Indonesia seperti anak dalam keluarga. Ketika bertemu dengan para sejawatnya di kantor IDI pada 30 Oktober lalu, Menteri Kesehatan itu berseloroh bahwa anggota keluarga yang nakal biasanya paling disayangi. Terawan meminta para pengurus IDI mau menerimanya meski dia anak yang paling beling alias nakal.

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia David S. Perdanakusuma, yang hadir dalam pertemuan selama lebih dari satu jam itu, membenarkan adanya dialog tersebut. “Pak Menteri berupaya mencairkan suasana selama pertemuan berlangsung,” kata David saat dihubungi pada Kamis, 28 November lalu. David mengungkapkan, Terawan juga meminta para koleganya mendukung program Kementerian Kesehatan.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Rabu, 20 November lalu, Terawan mengaku tak punya persoalan dengan IDI. Namun letnan jenderal purnawirawan itu menyinggung keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), salah satu badan otonom IDI, tentang praktik intra-arterial heparin flushing (IAHF) alias “cuci otak” yang dikerjakannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Terawan menggunakan metode tersebut untuk mengobati penderita stroke. “Pendekatan kekuasaan tak bisa untuk hal yang sifatnya etik,” ujar Terawan.

Sekitar satu setengah tahun sebelum Terawan menjadi menteri, hubungannya dengan IDI memanas. Majelis Etik mencabut keanggotaan dokter spesialis radiologi itu dari IDI selama 12 bulan. Surat Majelis bertarikh 12 Februari 2018 itu menyebutkan Terawan melanggar empat prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia: mengiklankan diri secara berlebihan, tak memenuhi panggilan Majelis sebanyak delapan kali, menarik bayaran dari tindakan yang belum terbukti secara medis, dan menjanjikan kesembuhan bagi pasien IAHF. Majelis juga menjatuhkan sanksi pencabutan rekomendasi izin praktik Terawan.

Keputusan Majelis dikirim antara lain ke Markas Besar TNI Angkatan Darat. Ketua MKEK 2015-2018, Prijo Sidipratomo, bercerita bahwa Majelis mengirimkan salinan putusan tersebut karena Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu, Mulyono, sempat meminta Majelis berkoordinasi dengannya sebelum mengambil keputusan. Tak memenuhi…

Keywords: -

---

Foto Terkait