Bisnis Listrik di Bawah Erick

Edisi: 43/48 / Tanggal : 2019-12-22 / Halaman : 98 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Khairul Anam., Retno Sulistyowati, Vindry Florentin

RUDIANTARA menyandang kemeja kasual berkelir krem ketika melintas di selasar Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, awal November lalu. Menenteng sekantong berkas, dia bergegas menuju pintu keluar. “Ini untuk mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,” katanya. “Masuk kabinet lapor, selesai juga harus lapor kekayaan.”

Pria 60 tahun itu baru saja lengser dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika. Namanya tidak masuk formasi kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate menggantikannya.

Beberapa pekan setelah itu, Rudiantara muncul lagi. Kali ini hanya nama. Dia mencuat sebagai kandidat kuat Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), satu dari 20 badan usaha milik negara yang berstatus strategis. Di tengah perombakan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal bahwa rencana kembalinya Rudiantara ke PLN telah melewati sidang tim penilai akhir yang diketuai presiden. “Mudah-mudahan segera dilantik. Yang jelas, saya sudah tanda tangan,” ucap Pramono, Senin, 25 November lalu.

Besar di industri telekomunikasi, Rudiantara memang pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN pada 2008-2009. Pada Senin, 9 Desember lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penunjukan Rudiantara sebagai bos baru perusahaan setrum negara. “Jadi saya kira presiden menunjuk Pak Rudi sudah keputusan yang sangat tepat,” ujar Luhut di Hotel Sultan, Jakarta.

Rudiantara, yang awalnya menyebut penunjukannya sebagai bos PLN hanya rumor, kini tak bisa mengelak. Namun dia tidak mau mendahului hitam di atas putih. “Administrasi rapat umum pemegang sahamnya masih berproses,” tuturnya ketika dihubungi pada Rabu, 11 Desember lalu.

Posisi Direktur Utama PLN menjadi kursi panas sejak awal 2019. Lebih dari satu semester, perusahaan dengan aset senilai Rp 1.492 triliun ini tak punya bos definitif. Direktur utama sebelumnya, Sofyan Basir, diberhentikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Belakangan, Sofyan divonis bebas dalam perkara yang lebih dulu menjebloskan dua politikus Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham, ke penjara ini.

Baru dua hari didapuk sebagai pelaksana tugas direktur utama, Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Sripeni Inten Cahyani ketiban bala. Listrik di separuh Pulau Jawa bagian barat padam total pada 4 Agustus lalu. Blackout menyebabkan…

Keywords: -

---

Foto Terkait