Diam-diam Aturan 'cilaka'

Edisi: 49/48 / Tanggal : 2020-02-02 / Halaman : 68 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Retno Sulistyowati, ,

EMPAT hari penuh Susiwijono “mengungsi” di Hotel JS Luwansa, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sepanjang Kamis-Ahad, 16-19 Januari lalu, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian itu menggelar rapat maraton bersama tim penyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Mereka dikejar tenggat menyelaraskan materi final dalam bakal regulasi sapu jagat yang menyatukan puluhan undang-undang alias omnibus law tersebut pada akhir pekan. “Minggu itu target Presiden (selesai),” kata Susiwijono, Kamis, 23 Januari lalu. “Sudah, tidak ada penambahan lagi.”

Sejak omnibus law dicanangkan Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, penyusunan naskah peraturan itu memang dikebut sebulan terakhir untuk mengejar rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menentukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pada Rabu, 22 Januari lalu, parlemen menggelar rapat itu dan menyepakati 50 RUU yang ditargetkan rampung dan disahkan tahun ini. Empat paket omnibus law yang diinisiasi pemerintah ada di dalamnya. Selain RUU Cipta Lapangan Kerja, ada RUU Ibu Kota Negara, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Kefarmasian.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan bahwa proses harmonisasi tergolong rumit karena melibatkan 80 undang-undang yang beberapa bagiannya akan direvisi. Jumlah itu bertambah dari posisi sebelumnya sebanyak 79 undang-undang. Menurut Elen, jumlah undang-undang yang direvisi berubah-ubah seiring dengan dinamika pembahasan. “Secara substansi sudah closed. Selanjutnya dituangkan dalam draf undang-undang. Kira-kira ada 1.100-1.200-an halaman,” ujarnya.

Bersamaan dengan finalisasi draf tersebut, protes justru menggema di mana-mana. Sejumlah lembaga pegiat demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan hidup bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka menilai penyusunan RUU "Cilaka"—begitu mereka menyingkat Cipta Lapangan Kerja—bermasalah secara prosedur lantaran tak melibatkan partisipasi publik.

Dibahas intensif lintas kementerian dan lembaga sejak November 2019 hingga kini menjadi bagian Prolegnas Prioritas 2020, isi pasti omnibus…

Keywords: -

---

Foto Terkait