Omnibus Law dan Kerusakan Lingkungan

Edisi: 49/48 / Tanggal : 2020-02-02 / Halaman : 78 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Hariadi Kartodihardjo, ,

UNDANG-undang sapu jagat, yang lebih terasa keren disebut omnibus law, tengah digodok pemerintah dan konon akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disahkan. Ia merangkum, memampatkan, dan menyederhanakan 70 lebih undang-undang yang sudah ada dan berjalan, di bawah nama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Sebelum membahas bagaimana kedudukan omnibus law dalam kebijakan publik dan apa untungnya buat publik, mari kita tengok lebih dulu data ini. Saya kutip dari temuan Forest Watch Indonesia, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, dan banyak lembaga negara lain:

Artinya, desain perizinan yang berbasis hutan dan lahan sudah lama melahirkan konflik. Data Kantor Staf Presiden hingga 12 Juli 2019 menyebutkan bahwa jumlah konflik lahan sebanyak 666 kasus, 353 kasus atau 53 persen di antaranya berada di kebun sawit. Jumlah ini belum beranjak karena data 2014-2018 menunjukkan konflik tersebut berada di lahan seluas 807.177 hektare, 73 persen di antaranya berlokasi di kebun kelapa sawit.

Kenyataan-kenyataan itu agaknya tidak cukup direspons dalam penyusunan omnibus law. Pemerintah berfokus pada pemberian izin dan mempercepatnya untuk sedemikian rupa…

Keywords: -

---

Foto Terkait