Brin Dan Politisasi Riset

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-15 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

RISET yang dikungkung prosedur administrasi dan dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran sebenarnya bukan cerita baru di negara ini. Namun lahirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membawa dimensi baru yang membuatnya lebih rumit: politisasi lembaga penelitian melalui ideologisasi riset dan integrasi di bawah eksekutif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) terbit karena keinginan pemerintah merapikan keruwetan dalam ekosistem penelitian di Indonesia. Aturan main baru ini berniat menata ulang pelbagai hal tentang penelitian agar ekosistem inovasi terdorong dan riset bermanfaat bagi kualitas hidup manusia.
Banyaknya ilmuwan dan peneliti yang enggan kembali ke Tanah Air setelah menempuh pendidikan di luar negeri, juga minimnya inovasi padahal sumber daya manusia Indonesia luar biasa banyak, sudah lama menggelisahkan banyak kalangan. Maka mengutamakan riset, memperbaiki tata kelola pengetahuan, dan meluaskan kemitraan lembaga riset dengan swasta digadang-gadang sebagai jawaban. Untuk menopang semua itu, lembaga riset harus dirapikan dulu dengan harapan tata kelola penelitian bisa lebih modern.
Semua cita-cita indah itu seperti dibajak di tengah jalan ketika Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan tentang BRIN pada 24 Agustus 2021. Kelahiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, yang menjadi turunan Undang-Undang Sisnas Iptek, juga diwarnai kejadian tak biasa dalam pembentukannya karena selama 17 bulan pemerintah membiarkan BRIN sebagai amanat undang-undang tak ternaungi aturan.
Awalnya, pemerintah membuat pengaturan transisi melalui Peraturan…

Keywords: Riset, Eijkman, BRIN, Demokrasi, LIPI, 

---

Foto Terkait