Pasak Kunci Di Mangkupadi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-22 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

“AKU mau ngomong waktu itu. Tapi aku ini apa? Orang-orang ini kenapa enggak menegur pas perusahaan membacakan harga itu?”
SUARA Saharudin, Ketua Rukun Warga 08 Desa Mangkupadi, menyangkut di tenggorokan saat mereka ulang pertemuan pada akhir Oktober 2021 di pendapa Pantai Cemara, Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pendapa itu milik pemerintah desa. Letaknya di sebelah lapangan parkir Pantai Cemara yang menentang Laut Sulawesi. Semua pejabat Kabupaten Bulungan hadir dalam sosialisasi rencana pembebasan lahan untuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) tersebut.
Perwakilan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI) membacakan harga tanah warga yang akan dibeli untuk pembangunan KIHI. Tanah di pinggir jalan ditawar Rp 50 juta per hektare. Sedangkan yang jauh dari jalan raya dihargai Rp 35 juta per hektare.


Laut dangkal Desa Mangkupadi. Dermaga pelabuhan kawasan industri harus dibangun menjorok jauh ke tengah laut untuk mendapatkan kedalaman pelabuhan yang optimal. (TEMPO/ Khairul Anam)
Pembebasan lahan untuk KIHI dilakoni KIKI. Sedangkan pengembang KIHI adalah PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), yang 90,1 persen sahamnya dikempit KIKI.
“Langsung kurobek itu brosurnya,” kata Yanto, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mangkupadi, menimpali cerita Saharudin yang duduk di sebelahnya. “Aku interupsi berapa kali itu enggak dikasih. Pak Camat langsung larang.”
Tempo bertemu dengan Yanto di kedai Saharudin yang berada di pinggir Pantai Cemara, Selasa, 11 Januari lalu. Pesisir barat Laut Sulawesi ini salah satu destinasi wisata di sepanjang Tanah Kuning dan Mangkupadi, dua desa yang akan disulap menjadi kawasan industri. Presiden Joko Widodo telah meresmikan dimulainya pembangunan KIHI pada 21 Desember 2021.  
Dua pekan setelah kedatangan Jokowi, situasi di desa itu serba canggung. Warga desa terjepit, antara antusias menyambut kampungnya yang akan menjadi kawasan industri dan kecewa atas harga pembebasan lahan yang dipatok perusahaan. Mereka waswas jika penggantian lahan nantinya berujung darah.
Setiap hari mobil-mobil kabin ganda berkelir putih milik KIKI mondar-mandir mendatangi rumah warga satu per satu. Tawaran yang dibacakan pada Oktober tahun lalu masih sama. Tanah-tanah yang sudah dikuasai KIKI langsung diberi tanda. “Itu tadi anak saya baru pulang memasang patok juga. Dia bekerja di KIKI,” ujar Yanto.

Kebun sawit di bawah konsesi PT BCAP di Estate Mangkupadi, yang akan diubah menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia , 11 Januari 2022. (foto: TEMPO/ Khairul Anam)
Yanto salah satu yang paling lantang mempertanyakan harga penggantian lahan untuk warga. Tapi sebagian anggota keluarganya juga bekerja untuk KIKI.
Sore itu, tidak ada lagi sisa-sisa bahwa satu lokasi di desa itu baru saja diresmikan oleh presiden sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia, dengan luas sampai 30 ribu hektare. Tidak ada lagi alat berat di lokasi peletakan batu pertama, seperti yang tersiar luas di stasiun televisi, situs berita, dan media sosial pada akhir Desember 2021. Hanya ada petugas pembebasan lahan yang terus mendatangi rumah-rumah warga.
Yang tersisa kini barangkali hanya kekecewaan buat orang-orang seperti M. Side. Pria 80 tahun ini anggota lembaga adat Desa Mangkupadi. Dia tinggal di desa ini sejak 72 tahun lalu, ketika orang tuanya memutuskan merantau dari Sulawesi.
Side salah satu yang pertama kali bersedia melepas tanahnya buat KIHI. Sepekan sebelum kedatangan Jokowi ke Mangkupadi, perwakilan KIKI datang ke rumah Side. Tanah ini berada di dekat konsesi sawit PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang akan dipakai sebagai tempat pendaratan helikopter Presiden. “Karena buat kepentingan Pak Jokowi mau turun, doronglah kubilang,” tutur Side mengingat keputusannya melepas tanah untuk KIHI. “Ini untuk kepentingan negara dan pakai desa kami, harus kami hormati. Siapa yang enggak mau desa ini ramai? Kalau kami-kami saja yang tinggal di kampung ini, bagaimana mau maju?”
Listrik baru masuk Mangkupadi pada 2018. Sebagian besar warganya bertaruh hidup pada pariwisata pantai, perikanan, dan pertanian ladang. Tanah pasir di desa itu tak cocok buat sawah. Sekalinya hujan, tanahnya langsung bak semen putih: liat. Karena alasan itu pula sebagian lahan sawit tak tertanami, termasuk milik BCAP, yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi "Boy" Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk yang juga Ketua Konsorsium KIHI.

Lokasi yang akan diubah menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia, di Estate Mangkupadi, 11 Januari 2022. (TEMPO/ Khairul Anam)
KIKI menebus 12 hektare tanah milik Side dengan harga Rp 50 juta per hektare. Setelah memberikan tanahnya, Side berharap bisa bertemu atau setidaknya melihat dari jauh Presiden Jokowi yang datang untuk meresmikan proyek.
Tapi, yang terjadi, kata Side, Yanto, dan Saharudin, sekitar 3.000 polisi dan tentara menjaga desa itu pada hari kedatangan Jokowi, 21 Desember 2021. Jumlah peserta pemilihan umum di Desa Mangkupadi cuma 2.000-an jiwa.
Polisi dan serdadu membuat perimeter sejauh 3 kilometer dari lokasi groundbreaking. Warga Mangkupadi yang boleh masuk ke area peresmian KIHI hanya kepala desa yang menjadi tamu undangan serta warga yang kebetulan menjadi pekerja dalam hajatan itu, seperti tukang sound system. “Kami pasang baliho selamat datang di depan kantor desa dipertanyakan terus oleh petugas,” ucap Yanto. Dia menduga penjagaan superketat itu diterapkan agar suara-suara warga desa yang tidak puas atas nilai penggantian lahan untuk proyek KIHI tidak sampai ke telinga dan mata Presiden.
Ditanyai tentang harga pembebasan lahan dan skema…

Keywords: Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Garibaldi Thohir | Boy Thohir, Industri Hijau, Kawasan Industri Hijau, KIHI, 

---

Foto Terkait