Antara Hidup Dan Hari Tua

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-19 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

SELAMA berhari-hari akun WhatsApp milik Muhamad Sidarta kebanjiran pesan. Sebagian besar berisi kecaman dari kawan-kawannya sendiri, para aktivis serikat pekerja yang mempersoalkan aturan baru penarikan dana Jaminan Hari Tua (JHT). “Kawan-kawan menduga saya ikut menyetujui aturan baru JHT,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu pada Kamis, 17 Februari lalu. Yang dimaksud Sidarta adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang dikeluarkan pada Rabu, 2 Februari lalu. Isinya antara lain dana JHT dibayarkan ketika peserta berusia 56 tahun. Kementerian mengklaim pembuatan aturan itu telah melibatkan unsur pekerja melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. LKS Tripartit Nasional adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Sidarta salah satu perwakilan pekerja yang duduk di lembaga itu. “Wajar jika kawan-kawan menduga saya menyetujui sikap pemerintah. Padahal tidak begitu,” kata Sidarta. Pengalaman serupa dialami R. Abdullah, aktivis Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang juga anggota LKS Tripartit Nasional. Ia menilai aturan itu tak tepat diberlakukan saat ini. “Para pekerja sedang menghadapi banyak masalah, dari pandemi hingga maraknya pemutusan…

Keywords: Demonstrasi, Pensiun, Kementerian Ketenagakerjaan, JHT, Buruh, 

---

Foto Terkait