MIMPI TAK PASTI DI MANGKUPADI

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-03-26 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

TIGA bulan berlalu, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2021, proyek pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, belum juga masuk ke tahap konstruksi. Keriuhan di area lokasi proyek masih sama, berkutat di urusan pembebasan lahan milik warga Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas. “Pembebasan lahan masyarakat baru berjalan beberapa persen,” kata Yanto, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mangkupadi, Jumat, 25 Maret lalu.
Pembebasan lahan masyarakat sebenarnya telah dimulai pada Oktober 2021 oleh PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia, perusahaan afiliasi PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, pengembang kawasan. Kelompok pengembang ini dimotori PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Mereka kudu menebus lahan masyarakat agar luas area proyek kelak bisa mencapai 30 ribu hektare, dari yang saat ini telah tersedia sekitar 16 ribu hektare—menjadikan kawasan tersebut kandidat kompleks industri ramah lingkungan terbesar di dunia.
Ramah lingkungan atau konsep hijau yang dimaksud, setidaknya sampai saat ini, bisa dibaca dari janji pengembang untuk menyediakan pasokan listrik sepenuhnya dari sumber energi baru dan terbarukan. Gara-gara ini pula sebenarnya luas kawasan industri juga harus jumbo.
Kalimantan Utara memang menyimpan potensi tenaga air cukup besar, ditaksir mencapai 21,95 gigawatt. Namun biaya investasi yang dibutuhkan tak murah. Selain sarana infrastruktur yang masih belum sepenuhnya mendukung, pembangunan pembangkit baru sebenarnya tak mungkin diharapkan bisa dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang sedang kelebihan pasokan daya, termasuk di Kalimantan.

Proses pengolahan nikel di salah satu smelter di Indonesia Morowali Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Agustus 2018. Maritim.go.id
Menurut Yanto, sejauh ini proses pembebasan lahan yang hampir terlaksana penuh hingga pembayaran adalah untuk tanah seluas 50 hektare di belakang perkampungan. Lahan ini rencananya dijadikan lokasi kota baru. Sedangkan warga desa yang tanahnya akan dijadikan lahan utama kawasan industri, ucap dia, baru segelintir yang menyepakati tawaran perusahaan senilai Rp 50 juta per hektare. “Masalah utamanya di harga yang belum cocok,” ujar Yanto, yang juga menyinggung belum adanya kepastian rencana relokasi bagi masyarakat.
Tiga bulan terakhir, rencana proyek KIHI memang simpang-siur. Februari lalu, misalnya, kabar tentang rencana masuknya alat berat ke lokasi proyek beredar di masyarakat. “Terus terang belum ada apa-apa,” tutur Yanto. Dan kini kabar baru kembali berembus. Presiden Jokowi disebut-sebut…

Keywords: Garibaldi Thohir | Boy Thohir, Luhut Pandjaitan, Kawasan Industri Hijau, KIHI,

Rp. 15.000