Penjelasan Menteri Sakti Wahyu Trenggono Soal Ekspor Pasir Laut

Edisi: 11 Jun / Tanggal : 2023-06-11 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

KONTROVERSI Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menuai kontroversi karena tanpa kajian ilmiah yang mendalam. Aturan ini membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan aturan itu akan mendorong potensi keuntungan yang besar bagi negara.
Kepada jurnalis Tempo, Fery Firmansyah, Erwan Hermawan, dan Yogi Eka Sahputra, Menteri Trenggono memaparkan sejumlah alasan ia menerbitkan regulasi ini. Dalam wawancara di Hotel AP Premier Batam, Kepulauan Riau, ia didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Inspektur Jenderal Victor Gustaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Wahyu Muryadi.
Apa latar belakang penerbitan PP tentang sedimen laut ini?Sejak menjadi menteri, saya menandatangani banyak proposal mengenai reklamasi. Reklamasi ini kan marak di mana-mana. Kami lihat yang menjadi bahan atau material reklamasi itu pasir laut. Saya berpendapat, pemakaian material reklamasi dari pasir laut akan merusak lingkungan. Karena itu, saya stop (penambangan pasir) di Pulau Rupat (Riau). Pulau di situ habis, ada beting karang yang hilang. Lalu dari mana sumber material reklamasi jika pasir tidak boleh lagi? Ada yang namanya pulau timbul. Ini sedimen akibat peristiwa oseanografi seperti arus laut. Itu saja yang dipakai.…

Keywords: Singapura, Penambangan Pasir Laut, Wahyu Sakti Trenggono, Reklamasi, Ekspor Pasir Laut, Sedimentasi Laut, 

---

Foto Terkait