Setelah Mahfud, Siapa Lagi Menteri Yang Ingin Mundur

Edisi: 4 Febr / Tanggal : 2024-02-04 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

TIBA di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin petang, 29 Januari 2024, Mohammad Mahfud Mahmodin langsung mendatangi rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Mahfud Md. menyampaikan keputusannya untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju.“Bu Megawati bertanya apakah momentumnya sudah tepat. Saya jawab sudah,” kata Mahfud menceritakan pertemuan itu kepada Tempo di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat, 2 Februari 2024. Berbincang dengan Megawati, Mahfud yang saat itu baru kembali dari Pekanbaru, Riau, ditemani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Keputusan Mahfud hengkang dari kabinet Joko Widodo lebih cepat dari rencana semula. Awalnya calon wakil presiden Ganjar Pranowo itu memilih mundur pada hari pencoblosan, 14 Februari 2024. Dalam pertemuan dengan Megawati, Mahfud menyatakan dinamika politik di seputar Istana mendorongnya untuk segera keluar dari pemerintahan.Dinamika itu merujuk pada hubungan Mahfud dengan Presiden Jokowi. Keduanya berseberangan dalam pemilihan presiden 2024. Jokowi, meski tak pernah menegaskan arah dukungannya, kini menyokong Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo adalah Menteri Pertahanan aktif, sedangkan Gibran anak sulung Jokowi.Megawati tak langsung memberi lampu hijau. Ia meminta tamunya berpikir ulang. Namun Mahfud mengatakan tekadnya sudah bulat. “Bu Megawati mempersilakan saya mundur,” tuturnya. Sebelum berpamitan kepada sahibulbait, Mahfud menyesap secangkir teh yang telah mendingin sepanjang pertemuan 45 menit itu.Keluar dari rumah Megawati, Mahfud dan rombongan stafnya bergegas menuju kompleks rumah dinas menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Di sana ia menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan menyampaikan keputusannya untuk mundur dari kabinet. Mahfud meminta Pratikno mempertemukannya dengan Presiden Jokowi.Kepada Pratikno, Mahfud mengatakan ingin mengembalikan mandat kepada Presiden secara langsung. “Karena beliau yang mempercayakannya kepada saya,” kata Mahfud menirukan ucapannya kepada Pratikno.Rencana Mahfud mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sebenarnya mengapung sejak masa kampanye dimulai pada akhir November 2023. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak dia segera lengser agar bisa maksimal berkampanye. Statusnya sebagai menteri membuat Mahfud hanya bisa berkampanye pada hari libur.Deputi Politik TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menyatakan sempitnya waktu berkampanye ikut mempengaruhi elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud. Survei Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar-Mahfud hanya 15,3 persen, tertinggal dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (16,7 persen) dan Prabowo-Gibran (39,3 persen).“Ada kerugian besar karena Pak Mahfud hanya bisa berkampanye pada Jumat dan akhir pekan,” ujar Andi ketika ditemui Tempo di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024. Mahfud pernah mengalami hambatan ketika mengajukan permohonan cuti kampanye pada 27 November 2023. Presiden sempat tak menyetujui cuti Mahfud. “Alasannya karena Pak Mahfud mengajukan secara mendadak H-3, sedangkan aturannya H-7,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada Tempo. Namun Istana akhirnya menyetujui cuti Mahfud.  

Mahfud MD berswafoto dengan para jurnalis usai memberikan keterangan pers pengunduran dirinya di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, 1 Februari 2024. Tempo/Hilman Fathurrahman W
Meski didesak, Mahfud tak langsung memutuskan mundur. Tiga kolega Mahfud bercerita, sejumlah pejabat kementerian dan penegak hukum menemui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Mereka menyebutkan ada upaya mengarahkan kementerian dan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.Pertemuan itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal batas usia calon presiden-calon wakil presiden pada 16 Oktober 2023. Putusan yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun menjadi capres-cawapres itu melapangkan jalan bagi Gibran untuk berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Para pejabat itu meminta Mahfud bertahan untuk mencegah kecurangan.Anggota tim kampanye Mahfud, Islah Bahrawi, juga mendengar permintaan itu secara langsung. Menurut Islah, Mahfud akhirnya memilih bertahan sementara waktu di kabinet. Mahfud pun sempat menyatakan tak akan mundur sebelum Prabowo Subianto melepaskan jabatan sebagai Menteri Pertahanan.Kepada Tempo, Mahfud menyatakan alasannya bertahan di kabinet tak…

Keywords: Basuki Hadimuljono, Sri Mulyani, Prabowo Subianto, Mahfud Md, Gibran Rakabuming Raka, Bantuan Sosial, Retno Marsudi, Pemilu 2024, Gibran, Pilpres 2024, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Kabinet Indonesia Maju, 

---

Foto Terkait